Selasa, 20 Oktober 2026

SPI UIN Palangka Raya Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Perkuat Integritas dan Tata Kelola Kampus

    Palangka Raya, Selasa (20/10/2026) - Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Palangka Raya menyelenggarakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran sivitas akademika mengenai pentingnya menjaga integritas, mencegah praktik pungutan liar, menghindari benturan kepentingan, serta memperkuat mekanisme pengaduan di lingkungan perguruan tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Bundar Asmaul Husna UIN Palangka Raya.

      Kegiatan dibuka oleh Wakil Rektor I UIN Palangka Raya, Muhammad Nasir. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa sosialisasi pengendalian gratifikasi merupakan hal penting untuk dipahami bersama agar berbagai bentuk pelanggaran tidak dianggap sebagai sesuatu yang lumrah di lingkungan kampus.

    “Sosialisasi ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama, agar kita dapat mengenali dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran, khususnya terkait gratifikasi dan pungutan liar. Jangan sampai hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan justru dianggap biasa karena sudah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, saya berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk senantiasa mematuhi aturan, menjaga integritas, serta membangun budaya kerja yang jujur dan bertanggung jawab di lingkungan UIN Palangka Raya,” ujar Muhammad Nasir.

    Ia berharap, melalui kegiatan ini, seluruh peserta dapat memahami batasan-batasan yang diatur dalam ketentuan serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan sehari-hari. Dengan demikian, upaya pencegahan pelanggaran dapat dilakukan sejak dini dan budaya integritas dapat terus diperkuat di lingkungan perguruan tinggi.

    Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tiga narasumber dari SPI UIN Palangka Raya. Iyah, Auditor Ahli Pertama, menyampaikan materi mengenai gratifikasi dan pungutan liar di luar ketentuan. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bentuk-bentuk gratifikasi, perbedaan antara pemberian yang diperbolehkan dan yang berpotensi menjadi pelanggaran, serta pentingnya memahami ketentuan pelaporan gratifikasi.

    Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai praktik pungutan liar yang dapat terjadi dalam pelayanan akademik maupun administrasi kampus, termasuk pentingnya menolak pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. Pemahaman ini diharapkan dapat mendorong sivitas akademika untuk lebih berhati-hati dalam menerima pemberian maupun melaksanakan pelayanan, sehingga terhindar dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan.

    Selanjutnya, Muhammad Rizal Rahmadi, Auditor Ahli Pertama, menyampaikan materi mengenai benturan kepentingan (Conflict of Interest/COI) dan Survei Penilaian Integritas Pendidikan. Ia menjelaskan bahwa benturan kepentingan dapat terjadi ketika kepentingan pribadi memengaruhi atau berpotensi memengaruhi objektivitas seseorang dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan.

    Oleh karena itu, setiap individu perlu mengenali potensi benturan kepentingan dan menghindari tindakan yang dapat mengurangi objektivitas serta kepercayaan terhadap institusi. Pembahasan mengenai Survei Penilaian Integritas Pendidikan juga menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesionalitas, dan integritas.

   Sementara itu, Danu Rahmano Hadi, Auditor Ahli Pertama, membawakan materi mengenai Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System (WBS). Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pentingnya mekanisme pelaporan sebagai sarana untuk menyampaikan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan kampus.

    Peserta diharapkan memahami saluran pengaduan yang tersedia, pentingnya menyampaikan laporan berdasarkan informasi yang jelas dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta peran pengaduan masyarakat dan WBS dalam membantu mengungkap dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan. Keberadaan mekanisme pelaporan yang tepat diharapkan dapat mendorong partisipasi sivitas akademika dalam menjaga lingkungan kampus yang bersih dan berintegritas.

   Melalui sosialisasi ini, SPI UIN Palangka Raya berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengendalian gratifikasi, pencegahan pungutan liar, pengelolaan benturan kepentingan, serta pemanfaatan mekanisme pengaduan secara tepat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan intern dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi yang baik.

    Dengan pemahaman dan komitmen bersama, nilai-nilai integritas diharapkan tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas, pelayanan, dan aktivitas akademik sehari-hari. Dengan demikian, UIN Palangka Raya dapat terus memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel serta mencegah berbagai praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Kamis, 15 Oktober 2026

SPI UIN Palangka Raya Ikuti Koordinasi Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kementerian Agama

   Palangka Raya, Rabu, 14 Oktober 2026 — Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Islam Negeri Palangka Raya mengikuti kegiatan koordinasi secara daring yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Agama Republik Indonesia. Kegiatan ini mengangkat tema “Percepatan Penyelesaian Saldo Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Inspektorat Jenderal, BPK RI dan BPKP pada Satuan Kerja Kementerian Agama.”

    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan koordinasi dan komitmen satuan kerja dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan, baik yang berasal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Percepatan penyelesaian TLHP menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Setiap satuan kerja diharapkan dapat memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara tepat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta didukung oleh bukti penyelesaian yang memadai.

    Dalam pelaksanaannya, penyelesaian TLHP memerlukan komitmen pimpinan, koordinasi antarunit kerja, pemantauan secara berkala, serta penyusunan rencana aksi yang terarah. Inventarisasi saldo temuan dan penetapan prioritas penyelesaian juga diperlukan agar setiap rekomendasi dapat ditangani secara sistematis dan sesuai dengan karakteristik permasalahannya.

    Keikutsertaan SPI UIN Palangka Raya dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan pengawasan internal dan peningkatan akuntabilitas di lingkungan perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini, SPI terus mendorong optimalisasi pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan serta koordinasi dengan unit kerja terkait guna mendukung penyelesaian rekomendasi secara efektif dan berkelanjutan.

    Diharapkan, upaya percepatan penyelesaian TLHP dapat semakin memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara, serta mendukung terwujudnya tata kelola UIN Palangka Raya yang bersih, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Senin, 12 Oktober 2026

SPI UIN Palangka Raya Ikuti Webinar BPKP tentang Pengawalan Program Kerja Prioritas Nasional dan Pembangunan Kepercayaan Publik

    Palangka Raya, Senin, 12 Oktober 2026 — Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Islam Negeri Palangka Raya mengikuti webinar bertajuk Pengawalan Program Kerja Prioritas Nasional Kolaboratif dalam Rangka Membangun Kepercayaan Publik yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara daring melalui Zoom Meeting.

   Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung Program Kerja Prioritas Nasional dan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Webinar tersebut diikuti oleh auditor di lingkungan BPKP, pegawai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, BLU/BLUD, badan lainnya, serta alumni sertifikasi LSP BPKP.

    Webinar menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas peran pengawasan dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan keberhasilan program prioritas pembangunan nasional. Materi yang disampaikan meliputi sinergi pemeriksaan eksternal dan pengawasan internal dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, penerapan pengawasan intern berbasis risiko, serta upaya membangun kepercayaan publik melalui kebijakan yang berdampak dan berkelanjutan.

    Keikutsertaan SPI UIN Palangka Raya dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan wawasan dan pemahaman mengenai pengawasan intern, khususnya terkait penerapan pendekatan berbasis risiko dan pengawalan tata kelola organisasi yang akuntabel. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SPI dalam menjalankan pengawasan internal serta memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan universitas.

    Melalui kegiatan ini, SPI UIN Palangka Raya diharapkan dapat terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus mendukung terwujudnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Jumat, 09 Oktober 2026

SPI UIN Palangka Raya Selenggarakan Breakfast Meeting, Perkuat Integritas Akademik dan Tata Kelola Perguruan Tinggi

    Palangka Raya, 9 Oktober 2026 – Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya menyelenggarakan Breakfast Meeting pada Jumat (9/10/2026) di Ruang Rapat Rektorat Lantai II UIN Palangka Raya. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi pimpinan untuk membahas penguatan integritas akademik dan tindak lanjut berbagai hal strategis di lingkungan universitas.

    Salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut adalah pencegahan praktik joki karya ilmiah atau skripsi. Rektor UIN Palangka Raya, Ahmad Dakhoir, menyoroti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang menunjukkan bahwa praktik joki tugas akhir ditemukan di 91 % perguruan tinggi yang disurvei.

“Temuan KPK ini menjadi perhatian serius bagi kita semua. SPI memiliki peran penting dalam memperkuat pengawasan dan mendorong upaya pencegahan agar praktik joki karya ilmiah atau skripsi tidak terjadi di lingkungan UIN Palangka Raya,” tegas Rektor.

    Sejalan dengan arahan tersebut, SPI berperan mendorong penguatan pengawasan dan mitigasi risiko melalui koordinasi bersama pimpinan fakultas, ketua program studi, Wakil Rektor I Bidang Akademik, serta unit terkait lainnya. Pencegahan pelanggaran integritas akademik memerlukan komitmen bersama seluruh sivitas akademika dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalitas.

    Dalam kesempatan tersebut, SPI juga menyampaikan rencana pelaksanaan sosialisasi gratifikasi pada Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman sivitas akademika mengenai integritas dan pencegahan perilaku yang bertentangan dengan ketentuan. Selain itu, SPI mengingatkan pentingnya menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melengkapi dokumen administrasi kegiatan, serta memastikan pengelolaan dana hibah dilaksanakan secara tertib dan akuntabel.

    Melalui Breakfast Meeting ini, SPI UIN Palangka Raya mendorong penguatan komitmen bersama dalam menjaga integritas akademik serta mencegah potensi pelanggaran di lingkungan kampus. Sinergi antara pimpinan dan seluruh unit kerja diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan menciptakan lingkungan akademik yang jujur, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika dan profesionalitas.

Rabu, 07 Oktober 2026

SPI UIN Palangka Raya Laksanakan Pendampingan BPKP dalam Penyusunan Peta Risiko SPIP

5–6 Oktober 2026 – Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Palangka Raya melaksanakan kegiatan pendampingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan fokus pada penyusunan peta risiko. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan UIN Palangka Raya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKP menekankan pentingnya pelaksanaan mitigasi risiko sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan pengendalian intern, khususnya dalam mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan perguruan tinggi.


“Mitigasi risiko dilakukan untuk mencegah adanya praktik-praktik korupsi, khususnya di lingkungan perguruan tinggi,” ungkap Kepala BPKP.

Kegiatan pada hari pertama diawali dengan pemaparan materi oleh Tim BPKP mengenai penyusunan peta risiko. Peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga penyusunan peta risiko sebagai instrumen dalam pengelolaan dan pengendalian risiko di lingkungan organisasi.

Pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan praktik penyusunan peta risiko. Peserta secara langsung menerapkan materi yang telah disampaikan dengan mengidentifikasi berbagai risiko yang terdapat pada unit kerja masing-masing. Praktik tersebut dilaksanakan dengan pendampingan dan arahan dari Tim BPKP sehingga peserta dapat memahami proses penyusunan peta risiko secara lebih konkret dan sesuai dengan kondisi unit kerja.

Dalam penyampaiannya, Pak Kris menekankan bahwa penyusunan peta risiko membutuhkan dukungan dari pimpinan dan seluruh unsur organisasi. Peta risiko tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab satu unit kerja saja, melainkan menjadi bagian yang perlu dipahami dan didukung secara bersama.

“Penyusunan peta risiko memerlukan dukungan pimpinan terkait. Peta risiko bukan milik satu unit, tetapi milik bersama,” ujar Pak Kris.

Sementara itu, Bu Arini menjelaskan bahwa proses identifikasi risiko perlu dilakukan secara berjenjang, dimulai dari unit kerja pada tingkatan paling rendah hingga unit di atasnya. Setiap risiko perlu diidentifikasi secara menyeluruh, termasuk risiko yang paling kecil, untuk kemudian dituangkan ke dalam peta risiko.

“Identifikasi risiko disusun mulai dari unit terendah sampai unit di atasnya. Mulai dari hal yang paling kecil juga perlu dituangkan dalam peta risiko,” jelas Bu Arini.

Ia menambahkan bahwa pendekatan tersebut diperlukan agar risiko pada setiap tingkatan organisasi dapat teridentifikasi secara menyeluruh dan menjadi dasar dalam menentukan langkah pengendalian yang tepat.

Melalui kegiatan pendampingan ini, SPI UIN Palangka Raya mendorong agar penyusunan peta risiko tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi, tetapi menjadi bagian dari proses pengendalian yang diterapkan secara bersama oleh seluruh unit kerja. Peta risiko diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengenali potensi risiko sejak dini, menentukan langkah mitigasi yang tepat, serta mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif, akuntabel, dan berintegritas.

Selasa, 08 September 2026

SPI UIN Palangka Raya Mengikuti Entry Meeting BPK RI Tahun 2026


Palangka Raya, Selasa, 8 September 2026 – Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya mengikuti Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui siaran langsung.

Kegiatan entry meeting merupakan bagian dari rangkaian awal pelaksanaan pemeriksaan BPK RI. Melalui kegiatan ini, pihak yang diperiksa memperoleh informasi dan arahan terkait pelaksanaan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK RI.

SPI UIN Palangka Raya turut mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan eksternal secara tertib, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keikutsertaan SPI dalam entry meeting ini juga menjadi bentuk koordinasi dan dukungan terhadap proses pemeriksaan di lingkungan UIN Palangka Raya. SPI akan terus menjalankan perannya dalam membantu penguatan tata kelola, pengendalian internal, serta akuntabilitas pengelolaan sumber daya dan keuangan di lingkungan universitas.


Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat memahami proses pemeriksaan dan mempersiapkan data serta dokumen yang diperlukan sehingga pelaksanaan pemeriksaan BPK RI Tahun 2026 dapat berjalan secara efektif dan lancar.

Jumat, 04 September 2026

SPI UIN Palangka Raya Laksanakan Reviu Litapdimas Tahun Anggaran 2026


Palangka Raya, 01 September 2026 - Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya melaksanakan kegiatan reviu terhadap pelaksanaan Litapdimas Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Kegiatan reviu dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan Litapdimas, baik dari aspek administrasi, pelaksanaan kegiatan, maupun pertanggungjawaban. Reviu juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan SPI dalam mendorong tata kelola perguruan tinggi yang efektif, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan. 

Dalam pelaksanaannya, tim SPI melakukan pemeriksaan dan penelaahan terhadap dokumen serta bukti pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan Litapdimas. Hasil reviu selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi unit terkait dalam melakukan perbaikan serta penyempurnaan pengelolaan kegiatan.

Melalui kegiatan ini, SPI UIN Palangka Raya berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan internal serta memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan program di lingkungan UIN Palangka Raya.

Kegiatan reviu Litapdimas diharapkan dapat mendukung terciptanya pengelolaan program yang semakin tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.



Kamis, 30 Juli 2026

SPI UIN Palangka Raya Ikuti Sosialisasi Pengisian Modul Pengelolaan Konflik Kepentingan Secara Daring

Palangka Raya,  Kamis, 30 Juli 2026 – Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengisian Modul Pengelolaan Konflik Kepentingan pada Kementerian Agama yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (30/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2025–2026 dalam rangka penguatan sistem penanganan benturan atau konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Agama.

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh pejabat pengelola konflik kepentingan dari berbagai satuan kerja Kementerian Agama, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Acara diawali dengan pembukaan dan laporan Focal Point Stranas PK Kementerian Agama, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai evaluasi pengelolaan konflik kepentingan, teknis pengisian formulir, serta teknis penggunaan Modul Pengelolaan Konflik Kepentingan yang disampaikan oleh narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Keikutsertaan SPI UIN Palangka Raya dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan intern serta mendukung penerapan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan UIN Palangka Raya. Melalui sosialisasi ini, SPI UIN Palangka Raya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata cara pengisian modul pengelolaan konflik kepentingan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).


Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat diimplementasikan secara optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SPI, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola universitas yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik konflik kepentingan.


Selasa, 28 Juli 2026

SPI UIN Palangka Raya Laksanakan Koordinasi dengan BPKP Bahas Manajemen Risiko

Palangka Raya, Selasa, 28 Juli 2026 – Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Palangka Raya melaksanakan kunjungan koordinasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memperkuat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya pada aspek manajemen risiko.

Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan mengenai penerapan manajemen risiko di lingkungan perguruan tinggi, sekaligus melakukan koordinasi terkait rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) SPIP Bidang Manajemen Risiko yang akan dilaksanakan dalam waktu mendatang.


Dalam pertemuan tersebut, tim SPI UIN Palangka Raya memperoleh berbagai masukan dari BPKP mengenai konsep, tahapan, dan praktik penerapan manajemen risiko yang efektif sebagai bagian dari penguatan SPIP. Diskusi juga mencakup persiapan teknis pelaksanaan Bimtek, seperti penyusunan jadwal kegiatan, ruang lingkup materi, serta hal-hal yang perlu dipersiapkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan Bimtek.

Koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara SPI UIN Palangka Raya dan BPKP dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi. Selain itu, pelaksanaan Bimtek SPIP Bidang Manajemen Risiko nantinya diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh pihak terkait dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, serta memantau risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.



Melalui kegiatan ini, SPI UIN Palangka Raya terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengawasan internal dan mendukung terwujudnya tata kelola universitas yang efektif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pengelolaan risiko yang baik.

Kamis, 23 Juli 2026

SPI UIN Palangka Raya Laksanakan Exit Meeting Audit Perjalanan Dinas TA 2025

    Palangka Raya, Kamis, 23 Juli 2026 – Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Palangka Raya melaksanakan Exit Meeting Audit Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 sebagai tahapan akhir dari pelaksanaan audit yang telah dilakukan. Kegiatan ini menjadi forum penyampaian hasil audit, pembahasan temuan, serta rekomendasi perbaikan kepada unit-unit terkait guna meningkatkan tata kelola perjalanan dinas yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

    Exit meeting dihadiri oleh pimpinan universitas, pimpinan unit kerja yang menjadi objek audit, serta tim auditor SPI UIN Palangka Raya. Dalam kesempatan tersebut, ketua tim memaparkan hasil audit yang meliputi kesesuaian pelaksanaan perjalanan dinas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas pengendalian internal, serta beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh unit terkait.

    Kegiatan ini juga menjadi sarana klarifikasi dan diskusi konstruktif antara auditor dan auditi terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Melalui komunikasi yang terbuka, diharapkan setiap rekomendasi dapat dipahami dengan baik sehingga tindak lanjut dapat dilaksanakan secara tepat dan tepat waktu.

    Dalam pelaksanaan audit, SPI berpedoman pada berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan perjalanan dinas, di antaranya ketentuan mengenai keuangan negara, perbendaharaan negara, pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, serta peraturan terkait perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Agama.

    Melalui Exit Meeting ini, SPI UIN Palangka Raya menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis manajemen dalam memperkuat sistem pengendalian internal, bukan semata-mata mencari kesalahan. Diharapkan seluruh rekomendasi hasil audit dapat segera ditindaklanjuti sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan UIN Palangka Raya.